 |
| Warga Mekarsari, Agrabinta, Cianjur, Jawa Barat saat aksi damai di kantor desa. (Foto: Istimewa) |
SIGNALCIANJUR.COM- Aksi damai warga Desa Mekarsari, Kecamatan Agrabinta, berujung pada respons cepat dari Inspektorat Daerah (Irda) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.
Diketahui, aksi unjuk rasa (Unras) digelar tersebut Senin (22/4/2025) kemarin, itu menuntut transparansi penuh terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2023–2024.
Aksi ini dipimpin oleh aktivis muda Pebi Yasril Purnama dan diikuti ratusan warga dari berbagai elemen masyarakat.
Dalam orasinya, Pebi menyebut bahwa selama dua tahun terakhir, banyak kebijakan anggaran yang berjalan tanpa pelibatan warga, bahkan informasi mengenai proyek fisik dan penggunaan dana tidak pernah dipublikasikan secara terbuka.
"Kami bukan datang untuk menuduh, tapi kami datang untuk menuntut hak kami sebagai warga negara. Transparansi bukan permintaan, tapi kewajiban," tegas Pebi.
Warga menuding pemerintah desa bersikap tertutup, bahkan saat aksi berlangsung, Kepala Desa Mekarsari hanya memberikan pernyataan normatif tanpa komitmen jelas atas empat poin tuntutan warga diantaranya pembukaan dokumen APBDes 2023 dan draft 2024, penayangan rutin laporan keuangan desa di ruang publik, pelibatan masyarakat dalam pengawasan anggaran, dan audit independen yang melibatkan unsur warga.
Namun, tensi mereda ketika pihak Inspektorat Kabupaten Cianjur hadir ke lokasi untuk memfasilitasi dialog antara warga dan pemerintah desa. Dalam kesempatan tersebut, Inspektorat memastikan akan melakukan audit langsung terhadap penggunaan APBDes, dengan melibatkan unsur masyarakat secara aktif.
"Kami menyambut baik kehadiran Inspektorat. Ini langkah awal yang baik. Tapi kami akan terus mengawal agar audit ini tidak hanya seremonial, tetapi benar-benar menyentuh akar masalah," kata Pebi usai audiensi bersama tim Irda Cianjur.
Irda Cianjur juga membuka ruang partisipatif, yang akan diberi akses untuk ikut serta dalam proses verifikasi data dan dokumen anggaran desa.
Warga menyambut positif keterlibatan Inspektorat dan berharap hasil audit ini tidak hanya transparan, tapi juga ditindaklanjuti jika ditemukan indikasi penyimpangan.
Aksi tersebut ditutup dengan pembacaan pernyataan sikap masyarakat yang menegaskan bahwa pengawasan desa bukan hanya urusan pemerintah, tetapi juga kewajiban kolektif warga desa untuk menjaga uang rakyat. (Red)
