 |
| Kuasa Hukum korban dari Kantor Hukum Fans & Partners Law Firm, saat mendampingi warga korban bantuan pertanian. (Foto: SignalCianjur) |
SIGNALCIANJUR.COM- Ratusan petani warga Kabupaten Cianjur wilayah Selatan merasa gelisah dan kaget karena tiba-tiba menerima kabar tidak sedap punya hutang sebesar Rp 45 juta ke beberapa bank.
Diketahui, kegelisahan tersebut datang awal mula dari adanya penawaran program bantuan pertanian mencatut identitas para petani (KK/KTP). Bantuan tersebut diterima tahapan awal kucuran cair Rp 5 juta tapi berupa barang pertanian.
Kuasa Hukum korban dari Kantor Hukum Fans & Partners Law Firm Fanpan Nugraha mengatakan laporan telah diterima sebanyak 250 orang warga dari Cianjur wilayah Selatan, itu menjadi korban bantuan pertanian namanya dicatut atau pemalsuan data identitas diri (KTP).
"Artinya untuk pengambilan kredit ke bank BJB serta Bank Mandiri mengatasnamakan petani," katanya kepada insan media, usai mendampingi para korban lapor ke Polres Cianjur, Senin (21/4/2025).
Lebih lanjut ia menyampaikan sehingga para korban memiliki riwayat kredit alias BI Checking di Bank Mandiri dan Bank BJB, Senin, 21 April 2025.
"Nah! Mereka (para korban) melapor, dan saya mendampingi bersama rekan hari ini ke Polres Cianjur," katanya kepada insan media, Senin (21/4/2025).
Masih disampaikan Fanpan, diwakili empat perwakilan koordinator yang disebut Sobat Petani (Sopan) didampingi oleh pihaknya selaku kuasa hukum Fans & Partners Law Firm.
"Kami pendampingan hukum atas dugaan tindak pidana mengenai permasalahan ini," ujarnya.
Hal sama diungkapkan Fanpan, jadi yang melakukan dugaan penipuan dan penggelapan dilakukan PT SJC yang dipimpin berinisial A (direktur), mereka merupakan kepanjangan tangan dari PT CROWDE, Membangun Bangsa yang beralamat di Jalan Tebet Raya No 34 Blok A Persil No 4 Jakarta.
"Laporan sudah diterima oleh pihak kepolisian," bilangnya.
Modus dugaan penipuan dan penggelapan itu kata Fanpan, dilakukan PT Crode dengan sistem menugaskan kepada PT SJC membentuk Sobat Petani (SOPAN) selaku koordinator untuk melaksanakan pengumpulan data petani di Wilayah Kabupaten Cianjur.
Kemudian, Koperasi Mandiri sebagai rekanan ditugaskan sebagai penyalur barang pertanian senilai Rp 5 juta.
Di lapangan SOPAN memperkenalkan dan menawarkan program tanam diantaranya Talas Beneng ke petani. Lalu para petani diminta mengumpulkan data adminduk.
"Ratusan warga di Kecamatan Sindangbarang, Pasirkuda, Pagelaran, Agrabinta dan lainnya diminta menyerahkan bukti foto dokumen berkas petani, Kartu Keluarga (KK), dan KTP," ujarnya.
Singkat cerita, salah satu warga Desa Sirnagalih Kecamatan Sindangbarang gagal untuk melakukan pinjaman karena tercatat BI Checking. Setelah ditelusuri memiliki pinjaman di Bank Mandiri di wilayah Jakarta Selatan sebesar Rp 45 juta.
Kemudian, bermunculan korban lainnya, hingga ditotalkan mencapai 250 orang dengan kerugian kesuluruhan mencapai Rp11,200 Miliar.
"Awalnya salah satu warga tercatat BI Checking memiliki utang di Bank Mandiri padahal tidak pernah meminjam," paparnya.
Ia menambahkan, APH segera menindaklanjuti kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang dialami masyarakat.
"Apa yang menjadi penderitaan bagi masyarakat kita mendapatkan titik terang," ucap Fanpan.
Terakhir, ia berharap kepada APH bekerja sama secara baik dengan pihaknya selaku kuasa hukum para korban untuk menindaklanjuti persoalan yang merugikan seluruh masyarakat di Kabupaten Cianjur.
"Ya! Berharap kasus ini bisa ditelusuri sekaligus ditindaklanjuti biar ada jalan keluar terbaik untuk masyarakat," tutup Fanpan.
Sementara itu, salah satu koordinator Asep Chengly mengatakan, akan membantu masyarakat soal penanganan kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang diduga dilakukan perusahaan barangnpertanian. Intinya sebagai mediator atau jembatan untuk menyelamatkan nama petani.
"Kami memohon maaf kepada masyarakat yang sudah direkrut untuk bergabung," beber Asep, singkat. (Red/*)
