 |
| PWI Jabar gelar rakor soal diterpa isu pembekuan. (Foto: Istimewa) |
BANDUNG, SignalCianjur.com- Ada beberapa poin yang disepakati bersama soal PWI Jawa Barat diterpa isu pembekuan (dualisme) dan tetap mendukung kepengurusan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) pada Januari 2024 lalu.
Diketahui, komitmen tersebut dituangkan dalam pernyataan sikap bersama para Ketua PWI Kabupaten/kota se- Jawa Barat usai acara halal bihalal, di Jalan Wartawan II Nomor 23, Lengkong, kota Bandung, Sabtu (12/4/2025).
Ketua PWI Jawa Barat Hilman Hidayat mengatakan komitmen sekaligus mendukung kepengurusan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) dan hari ini kembali menegaskan bahwa Jawa Barat tetap solid mendukung KLB.
"Artinya tidak terpengaruh dengan surat pembekuan Jawa Barat dan penunjukan plt," katanya melalui keterangan tertulisnya kepada awak media, kemarin.
Dia juga menyerukan kepada seluruh ketua di setiap kabupaten/kota se-Jawa Barat tetap bekerja seperti biasanya., janganlah terpengaruh dengan adanya konflik isu dualisme di PWI Pusat dan PWI Jabar.
"Kita tetap solid dan beraktivitas seperti biasa," tutup Ketua PWI Jabar.
Sementara itu, hasil kesepakatan bersama melalui rakor tersebut diantaranya tidak mengakui adanya pembekuan pengurus PWI Provinsi Jawa Barat, lalu tidak mengakui adanya plt Ketua PWI Provinsi Jawa Barat.
Kemudian, menyatakan patuh dan taat terhadap hasil keputusan pleno PWI Jawa Barat bersama PWI Kab/Kota pada 22 September 2024 lalu, yang memutuskan mendukung KLB.
Selanjutnya, tetap solid dan menolak digelarnya KLB Provinsi yang akan dilakukan oleh plt bentukan Hendry CH Bangun. Selanjutnya, menyatakan tetap mengakui Hilman Hidayat sebagai ketua PWI Provinsi Jawa Barat dan Zulmansyah Sekedang sebagai ketua umum (Ketum).
Selain itu juga, menyatakan tetap mengakui Oland PH Sibarani sebagai Ketua DK Provinsi Jawa Barat dan Sasongko Tedjo sebagai Ketua DK PWI Pusat.
Terakhir, juga mendorong dilakukan rekonsilisasi ulang untuk menyelesaikan polemik (dualisme) di tubuh PWI.
Ia menambahkan silahkan teman- teman di daerah menginventarisir anggota yang tidak patuh terhadap keputusan organisasi.
"Laporkan ke kami. Nanti akan tindaklanjuti sesuai mekanisme organisasi," tutup Hilman.
Terlihat, saat rakor tersebut jajaran pengurus Jawa Barat, juga hadir penasehat dan 20 ketua kabupaten/kota PWI bersama sekretaris dan bendahara. Sedangkan ketua kabupaten/kota yang berhalangan hadir menyatakan turut mendukung keputusan rapat koordinasi (rakor) tersebut.
Sebelum rakor ditutup, para Ketua PWI se-Jawa Barat (kabupaten/kota) mendesak agar PWI Jabar memberikan sanksi tegas terhadap anggota yang tidak patuh dan taat terhadap keputusan pleno PWI Jawa Barat.
"Kami minta ketua Jabar agar memberikan sanksi tegas kepada anggota yang tidak fatsun terhadap keputusan organisasi," ujar Ketua PWI Kabupaten Karawang, Nila Kusuma diamini para ketua hadir, singkat. (Red/*)
