 |
| Amanah Karangtengah, Cianjur, Jawa Barat audensi dengan pemdes soal DD. (Foto: Istimewa) |
SIGNALCIANJUR.COM- Aliansi Masyarakat Hegarmanah (Amanah) Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat geruduk kantor desa untuk menyampaikan aspirasi melalui audiensi, Selasa (29/4/2025).
Diketahui, pertemuan yang berlangsung di kantor desa ini menjadi wadah bagi warga untuk menyampaikan berbagai persoalan mendasar terkait pengelolaan pemerintahan desa yang dinilai tertutup dan tidak profesional.
Ketua Amanah, M Abdul Rohim Rijki menyoroti tata kelola desa. Salah satunya adalah pemanfaatan Dana Desa (DD) untuk ketahanan pangan (Ketapang) dianggap tidak sesuai dengan potensi lokal.
Ia menekankan juga, bahwa alokasi anggaran 20 persen yang diamanatkan dalam regulasi seharusnya difokuskan pada sektor pertanian dan peternakan sesuai karakteristik wilayah.
"Sayangnya, dalam praktiknya, penggunaan DD ini tidak mengarah pada kebutuhan warga," sebutnya melalui keterangan tertulisnya kepada awak media, Rabu (30/4/2025).
Bahkan, informasi setelah ditelusuri oleh pihaknya (Amanah) muncul dugaan adanya penggelembungan anggaran yang merugikan desa. Permasalahan lainnya juga yang menjadi perhatian yaitu stagnasi Pendapatan Asli Desa (PADes).
Menurut Rohim, meskipun desa memiliki aset seperti lahan pertanian yang disewakan, tidak ada peningkatan signifikan dalam PADes selama beberapa tahun terakhir.
"Nah! Hal ini mencerminkan belum maksimalnya pengelolaan aset desa untuk menunjang kemandirian ekonomi lokal," terangnya.
Rohim juga menyoroti kondisi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dinilainya tidak aktif. Padahal, menurutnya, BUMDes semestinya menjadi instrumen penggerak ekonomi desa dan membuka lapangan kerja bagi warga.
"BUMDes tidak berjalan sebagaimana mestinya, ini tentu sangat disayangkan karena potensi ekonomi lokal jadi terabaikan," jelasnya.
Selain itu, ketidakharmonisan antar perangkat desa dan lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti BPD, LPMD, dan Karang Tarunabturut disampaikan dalam forum audiensi.
Masih menurut dia, ketegangan antar elemen ini berpengaruh pada menurunnya efektivitas pemerintahan desa.
"Kondisi ini menghambat proses pembangunan dan partisipasi warga," kata Rohim.
Lebih lanjut ia menyampaikan masalah lainnya adalah soal mekanisme rekrutmen perangkat desa. Amanah menilai bahwa proses seleksi tidak berjalan sesuai standar kompetensi yang diatur dalam regulasi.
Rohim menyebut bahwa faktor kedekatan personal lebih dominan daripada pertimbangan kapabilitas teknis.
"Hal seperti ini jelas melemahkan kualitas pelayanan dan pengambilan keputusan di tingkat desa," tegasnya.
Ia juga menyoroti minimnya pelibatan pemuda dalam proses perencanaan dan pembangunan desa. Dan, Karang Taruna sebagai mitra strategis desa justru kurang dilibatkan.
"Padahal, pemuda punya potensi besar untuk mendorong inovasi dan perubahan," bilang Rohim.
Melalui forum ini, Amanah mendesak dilakukan pemeriksaan khusus dari Inspektorat Daerah (Irda) dan audit menyeluruh terhadap keuangan desa serta pembenahan tata kelola pemerintahan berbasis transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Mereka juga menyerukan pentingnya revitalisasi fungsi BUMDes dan pelibatan aktif Karang Taruna dalam pembangunan.
"Kami menuntut reformasi menyeluruh agar Desa Hegarmanah bisa menjadi desa yang dikelola dengan semangat keterbukaan dan keberpihakan pada masyarakat," ujar Rohim.
Terpisah, di lain pihak Kepala Desa (Kades) Hegarmanah, Asep Ramdhan Nugraha, pihaknya menerima semua masukan dan pertanyaan yang diajukan dalam forum, akan ditampung dulu aspirasi disampaikan.
"Kami akan menampung aspirasi disampaikan melalui audensi ini," kayanya.
Namun, sayangnya menurut catatan Amanah, tanggapan dari pemerintah desa belum menjawab secara rinci berbagai isu yang disampaikan.
Sementara itu, audiensi tersebut turut disaksikan oleh jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcam) Karangtengah, termasuk perwakilan dari Kesbangpol, polsek, koramil, camat, babinsa, dan bhabinkamtibmas. (Red)
