 |
| Kepala Satgas 2 Wilayah 1 Koordinasi dan Supervisi KPK RI Arif Nurcahyo. (Foto: Mamat Mulyadi/Time News) |
SIGNALCIANJUR.COM- Upaya mencegah agar usulan barang dan jasa dari anggota DPRD berdasarkan aspirasi masyarakat atau Pokok Pikiran (Pokir) tepat sasaran, waktu dan jumlah sama-sama ikut mengawasi jalannya roda pemerintahan.
Hal tersebut ditegaskan Kepala Satgas 2 Wilayah 1 Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Arif Nurcahyo, saat diwawancarai awak media, di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Cianjur, Selasa (19/11/2024).
"Terkait di Cianjur soal pokir bisa dikatakan ya dan tidak karena yang jelas sesuai itu seperti apa," katanya.
Lebih dari itu Arif memaparkan, Monitoring Center for Prevention (MCP) pokir baru ada di tahun ini yang nanti akan dilihat hasilnya setelah Desember 2024.
"Harapan untuk tahun ini semua OPD harus melaporkan kepada KPK," ujarnya.
Minimal, hal sama diungkapkan dia, dari jumlah, realisasi, dan anggaran berapa lalu lokasi di mana.
"Nah! Bisa tepat sasaran harus melaporkan kepada KPK," tegas Arif.
Hal serupa disampaikan dia, satu satu hal yang selalu dibahas dan sering juga ditangani oleh KPK yaitu ada kegiatan pokir arah pandangan legislatif kepada eksekutif terhadap program kegiatan yang dilaksanakan minimal satu tahun ke depan.
"Kami melihat masih ada pokir kritis tidak sesuai alias tidak sah," papar Arif.
Artinya, masih dijelaskan dia, tidak sah seperti apa program usulan disampaikan pokir tidak sesuai dengan RKPD, lalu RPJMD, Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis (Renstra) OPD yang ditunjuk, hal ini harus menjadi pekerjaan rumah (PR) bersama.
"Nah! Hal tersebut berdasarkan pemetaan di Pemerintah Daerah (Pemda) ada beberapa titik rawan korupsi," terang Arif.
Ia menambahkan, pokir menjadi rentan dikorupsi lantaran beberapa prosedur tahapan yang tidak dilaksanakan dengan baik, ada kasus, anggota DPRD malah bertindak sebagai pihak pengerjaan. Bahkan ada yang diusulkan, dilaksanakan, diawasi, dan dinikmati sendiri.
"Sehingga tidak tepat sasaran, waktu dan tepat jumlah. Mari melakukan pengawasan bersama," tutup Kepala Satgas 2 Wilayah 1 Koordinasi dan Supervisi KPK RI. (Red/*)
