 |
| Kepala Satgas 2 Wilayah 1 Koordinasi dan Supervisi KPK RI Arif Nurcahyo. (Foto: SignalCianjur) |
SIGNALCIANJUR.COM- Bila melihat dari Monitoring Center for Prevention (MCP), skor sekitar 67 persen, tapi Survei Penilaian Integritas (SPI) masih lemah di bawah 70 persen, poinnya masih di 69 persen karena rata-rata nasional 70 persen.
Hal tersebut disampaikan Kepala Satgas 2 Wilayah 1 Koordinasi dan Supervisi KPK RI Arif Nurcahyo, saat dikonfirmasi langsung insan media, di gudang DPRD Cianjur, Selasa (19/11/2024).
"Nah! Rata-rata Jawa Barat berapa? Sekitar 71 persen," katanya.
Lebih detail ia menjelaskan, jadi perlu peningkatan SPI. Dan, yang disurvei siapa saja, pertama termasuk dari para ASN, masyarakat termasuk para awak media, dan sebagainya.
Sambungnya, lalu expert ini orang-orang dari luar, Cianjur yang pernah berhubungan misalnya teman-teman dari advokat dan sebagainya dimintain survei pendapatnya," terang dia.
"Nah? Expert ini seseorang dari luar atau diakui memiliki pengetahuan, keterampilan atau pengalaman luar biasa di bidang tertentu," jelas Arif.
Artinya, lebih lanjut ia mengatakan lagi, Cianjur pernah berhubungan misalnya dengan perizinan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangun (BPKP), teman-teman dari advokat dan sebaga BBinya dimintain survei pendapatnya.
"Tiap tahun kita laksanakan. Jadi, sekarang ini adalah proses SPI 2024. Artinya lagi berproses," jelas Arif.
Masih diungkapkan dia, masih berproses kepada ASN, masyarakat, media dan sebagainya. Ya! Mungkin dari media juga ada yang pernah mendapatkan email dari KPK atau WA soal SPI sampai saat ini bagaimana kondisi tata kelola pemerintahan di Kabupaten Cianjur.
"Nah! Itu pada 2023. Dan, harapan di tahun ini bisa lebih bagus lagi," pintanya.
Ditanya Cianjur tingkat berapa, ia memaparkan kalau dari SPI masih urutan bawah rata-rata di Jawa Barat, masih rentan korupsi.
"Jadi strategi dari KPK ada tiga metode pendidikan, pencegahan, dan penindakan," imbuhnya.
Hal tersebut, Kepala Satgas 2 Wilayah 1 Koordinasi dan Supervisi KPK RI menambahkan, tidak akan tercapai bila tidak ada peran serta masyarakat termasuk dari media, advokat, akademisi dan lainnya.
"Maka kita perlu menjaga agar Pemkab Cianjur tata kelola bisa lebih bagus atau bebas dari korupsi. Artinya bukan tugas dari kami saja," tandasnya. (Red/*)
