 |
| Penangkaran buaya di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kampung Gunung Calung, Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. (Foto: SignalCianjur) |
SIGNALCIANJUR.COM - Oknum pegawai (petugas) Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Barat arogansi mengintimidasi wartawan di Kabupaten Cianjur hendak meliput melarang meminta menghapus gambar rekaman video.
Diketahui, saat itu sejumlah wartawan meliput evakuasi buaya di penangkaran, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kampung Gunung Calung, Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur, (17/10/2024) kemarin.
Insiden tersebut, membuat prihatin Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Kabupaten Cianjur angkat bicara akan menempuh jalur hukum.
"Saat itu meliput. Nah! Secara tiba - tiba oknum petugas BKSDA Jabar melarang dan meminta menghapus gambar rekaman video," kata Ketua PWI Kabupaten Cianjur Ahmad Fikri.
Ia membenarkan, pihaknya akan mengambil langkah jalur hukum terkait adanya insiden oknum petugas BKSDA melarang dan meminta menghapus gambar rekaman video sejumlah wartawan tengah meliput evakuasi buaya di penangkaran.
"Memang saat itu teman – teman wartawan tengah meliput evakuasi buaya di penangkaran. Artinya mereka sedang tugas untuk bekerja di lapangan dilindungi oleh Undang-undang (UU)," jelas Fikri.
Sementara BKSDA juga sama sedang bekerja dilindungi UU. Artinya sama-sama, kalau begini jadi curiga, ada apa, dan pemilik penangkaran. Dan, semestinya insiden ini tidak boleh terjadi.
"Seharusnya saling menjaga kode etik masing-masing," keluh Ketua PWI Cianjur.
Menurutnya, permasalah binatang buas tersebut, bukan masalah cukup besar, hanya proses evakuasi buaya. Tapi imbas kejadian itu bisa menimbulkan kontroversi.
Ia mengancam akan segera mendesak pihak Polres Cianjur untuk mendalami dan menyelidiki puluhan buaya sitaan tersebut yang dititipkan di lokasi penyitaan.
"Ada apa dengan mereka. Nah! Kita jadi tandatanya," ucap Fikri.
Ia menambahkan harus memastikan jumlahnya berapa, kenapa BKSDA Jabar menitipkan puluhan buaya dalam waktu yang cukup lama di tempat penyitaan.
"Ada apa dengen oknum petugas BKSDA Jabar ini," tutup Fikri.
Sementara itu, Ketua IJTI Korda Cianjur Rendra Gozali mengatakan soal oknum BKSDA semua mengecam tindakan tersebut, karena terkesan tidak bijak sikap arogansi kepada awak wartawan tengah meliput di lokasi penangkaran.
Padahal, lebih lanjut Rendra menyampaikan, rekan – rekan jurnalis televisi, cetak, maupun online meliput di lokasi penangkaran telah diarahkan untuk mengambil gambar rekaman video.
"Artinya di luar garis polisi atau di lokasi aman," paparnya.
Hal sama diutarakan Rendra, tindakan yang dilakukan oknum petugas BKSDA tersebut merupakan perbuatan intimidasi psikis.
"Bahkan sempat terjadi kontak fisik dengan menepis alat kerja wartawan tengah meliput di lokasi penangkaran," ucap dia.
Hal ini, mash ditegaskan dia, kembali lagi kepada pemahaman bagaimana dihadapkan dengan teman – teman wartawan profesi yang dilindungi undang-undang (UU). Oknum petugas BKSDA itu, sudah terkena undang-undang pers.
"Apalagi meminta menghapus gambar rekaman video liputan," keluhnya.
Ia berharap agar kepolisian mengusut tuntas kasus BKSDA dan pemilik penangkaran tersebut. Pasalnya, kejadian tersebut, tidak boleh terulang di wilayah hukum Cianjur.
"Sebab wilayah Cianjur itu kultur berbeda dengan daerah lain," ujar Rendra.
Ia menyambungkan lebih lanjut, karena dari sejak pasca sejumlah buaya di lokasi penangkaran tersebut lepas. Hingga kini masyarakat masih resah karena khawatir.
"Artinya dengan masih terdapat buaya diduga ada kemugkinan lepas belum diketahui keberadaannya," bener Ketua IJTI Korda Kabupaten Cianjur.
Rendra meminta kepada kepala BKSDA Jawa Barat, agar memberikan pemahaman kepada petugas. Bila tidak bekerja sendiri ada ruang publik, karena kalau tidak diketahui berapa jumlah buaya sebenarnya, dan selama ini BKSDA tidak terbuka.
"Nah! Mungkin akan menjadi polemik di mata masyarakat di Cianjur," tutupnya. (Red/*)
