 |
| Forum Peduli Pendidikan Cianjur (FPPC) Alief Irfan saat unjuk rasa Unras geruduk kantor Disdikpora Kabupaten Cianjur. (Foto: SignalCianjur) |
SIGNALCIANJUR.COM - Hasil daripada advokasi satuan mahasiswa di lapangan terdapat beberapa hal diindikasi, seperti beberapa hal permasalahan ada di tubuh Disdikpora Kabupaten Cianjur.
Ha tersebut diungkapkan koordinator massa aksi Forum Peduli Pendidikan Cianjur (FPPC) Alief Irfan saat unjuk rasa Unras geruduk kantor Disdikpora Kabupaten Cianjur, Selasa (17/9/2024).
"Artinya lemahnya pungsi pengawasan di Disdikpora Kabupaten Cianjur," katanya.
Lalu, masih ditegaskan dia, masih banyak oknum Kepala sekolah (Kepsek) yang diduga merampok uang PIP tapi seolah dibiarkan oleh Disdik Kabupaten Cianjur.
"Bahkan masalah PKBM juga," ujar Arief.
Masih ujarnya, adanya dugaan monopoli proyek DAK dan DAU. Dan, tidak tepat sasaran bantuan untuk pembangunan pasilitas pendidikan
"Dugaan pungli yang berkedok pelatihan terhadap peningkatan kompetensi," papar Alief.
Hal serupa ditegaskan dia, ada dugaan ada nya gratifikasi pada proyek DAK. Lau, dugaan Pungli dibalik infaq siswa siswi. Dan, peranan manajer BOS tidak berjalan semestinya banyak diindikasi disalahgunakan oleh kepsek (sekdis) tidak ada pengontrolan.
Selama kepemimpinan kadisdikpora tidak bisa menjalankan peran manajemen BOS tingkat kabupaten dengan indikasi SK manajemen BOS kabupaten tidak dipublikasi di ruang public.
"Artinya di media social dinas pendidikan," terang Alief.
Ia memaparkan lebih lanjut, soa data alokasi dana BOS se Kabupaten Cianjur tidak tertera di ruang public sehingga sekolah dan masyarakat tidak bisa mengawasi apakah alokasi dana BOS itu sesuai dengan jumla siswa atau tidak. Dan, tidak ada ruangan khusus manajemen BOS sehingga konsultasi pelayanan dan pengadu secara langsung tidak pernah terjadi.
"Ya! Artinya tidak ada tanggung jawab terhadap kasus penyalahgunaan dana BOS di tingkat kabupaten," ujar Alief.
Terakhir, ia menambahkan banyak kasus Dibiarkan begitu saja seperti dana BOS hanya dipakai ajang bisnis dan kegiatan pesanan. Maka dengan itu, selaku agent of change dan agent social control menuntut.
"Bupati segara copot kadis. Artinya harus segera diganti. Lakukan reformasi birokrasi di Disdikpora Cianjur," pungkasnya.
Kepala Dinas (Kadis) Disdikpora Kabupaten Cianjur Ruhli mengapresiasi apa disampaikan mahasiswa karena bagaimana pun hal tersebut wahana mengekpresikan. Tapi pihaknya juga tentu akan melakukan program - program sesuai dengan regulasi yang berlaku.
"Nah! Artinya program yang dilaksanakan itu sudah melalui tahapan," jelas dia, saat dikonfirmasi langsung di Desa Cikondang, Kecamatan Cibeber, saat program Desa Manjur oleh awak media, siang.
Masih dijelaskan Ruhli, bahkan diketahui oleh semua komponen baik itu DRPD (legislatif) sebagai pengawasan. Pihaknya sebagai birokrasi yang melaksanakan dan harapan Pemkab Cianjur dalam hal ini pak bupati sangat mengapresiasi sekali bahwa perkembangan percepatan pendidikan sangat dibutuhkan.
"Luasnya wilayah di Kabupaten Cianjur disesuaikan dengan PAD itu tidak bisa mencukupi dalam satu tahun," terang Kadisdikpora Kabupaten Cianjur ini.
Dia menyampakan lebih lanjut, tapi pak bupati memberikan arahan skala prioritas, kemudian step by step (lengkap demi langkah) dan terukur.
"Pasalnya bagimanapun pendidikan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat," tugas Ruhli.
Terakhir, hal sama diutarakan dia, soal dugaan anggaran tidak jelas hak semua orang, yang bisa menentukan salah satu tidak ranah hukum artinya pengadilan.
"Nah! Tidak boleh menyalahkan seseorang karena orang yang menuding itu belum tentu benar," tutup Ruhli. (Red/*)
