 |
| Jaringan Intelektual Muda Advokasi (JIMA) saat unras mengadu menyampaikan aspirasi ke DPKPP Cianjur. (Foto: SignalCianjur) |
SIGNALCIANJUR.COM - Jaringan Intelektual Muda Advokasi (JIMA) menyoroti hasil di lapangan terkait indikasi (dugaan) pungli Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pihaknya telah advokasi sejumlah kecamatan di Kabupaten Cianjur.
Hal tersebut diungkapkan Koordinator Lapangan (Korlap) Alief, kepada insan media, usai unjuk rasa (Unras) menyampaikan aspirasi mengadu ke Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Cianjur, Kamis (10/8/2023) pagi.
"Nah? Kami menanyakan langsung kepada masyarakat penerima BSPS tersebut terkait adanya dugaan pungli," katanya.
Data diperoleh, Alief menuturkan, di Cianjur ada sebanyak 1.959 KK. Dan, yang mengundurkan 8 KK. Kabupaten Cianjur yang mendapatkan program BSPS paling banyak se- Indonesia.
"Diantaranya ada empat desa yang mendapatkan kuota sebanyak 100 unit," bilangnya.
Masih ujarnya, yaitu diantaranya desa di Kecamatan Cikalongkulon, Kecamatan Campaka, dan dua desa di Kecamatan Cibinong.
"Kuota penerima program BSPS ini berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPD)," terang Alief.
Hal sama masih disampaikannya, data BPS di setiap desa dan kelurahan itu jumlahnya berbeda-beda, ada yang 10 unit, 19 unit, dan 50 unit di kelurahan Kecamatan Cianjur kota. Itu masing-masing 50 unit yang mendapatkan program tersebut, masing-masing KPM mendapatkan Rp. 20.000.000 akumulasi dari 1.951 KK.
"Nah! Penerima BSPS baru terealisasi kurang lebih 1.000 KPM tahap pencairan uangnya itu masuk ke rekening masing-masing," jelas Alief.
Hal senada masih paparnya, tapi harus langsung disetorkan ke toko bangunan, para penerima KPM tidak boleh membelanjakanya sendiri, dari mulai para pekerjanya sudah ditentukan oleh Tim Fasilitator Lapangan (Til). Dan, tahapan pencairan itu dibagi menjadi dua tahap, dengan jumlah realisasi untuk bahan material sebesar Rp 17. 500.000 dan untuk Harian Orang Kerja (HOK) sebesar Rp 2.500.000.
"Kami menduga adanya pungli dari pengkondisian oknum toko bangunan dan HOK dimana setiap KPM untuk bahan meterial itu mendapatkan potongan sebanyak Rp 5.000.000 dan untuk upah pekerja Rp 800.000," terang Alief.
Sambungnya, dugaan atau indikasi pungli dilakukan para oknum tersebut keseluruhan akumulasikan dari pengadaan bahan material yaitu Rp 5.000.000 per KPM belum terhitung dengan potongan HOK.
"Menurut Peraturan Menteri (Permen), hal ini adalah pungli yang tidak seharusnya terjadi karena BSPS tidak dipungut biaya," tegas Alief.
Alief menyebutkan, menurut Permen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (RI) Nomor 07/Prt/M/2018 Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tidak ada pungutan biaya.
Sedangkan, masih menurutnya, tujuan dari adanya program BSPS itu meningkatkan kualitas rumah agar lebih layak huni, masyarakat juga terlibat aktif dan bergotong royong dalam pelaksanaan pembangunan rumahnya.
"Nah! Bagaimana kualitas rumah layak huni, kalau bantuan terus dipotong," ucap Alief.
Ia menambahkan, pihaknya menuntut bisa usut tuntas adanya indaksi dugaan pungli. Dan, bisa menemui.
"Adili para oknum terindikasi pungli. Dan, kembalikan lagi hasil punglinya kepada KPM penerima BSPS," tutup Jenlap JIMA.
Diketahui, aksi unras tersebut pihaknya menyampaikan tembusan disampaikan kepada Presiden RI, KPK RI, Kementerian PUPR, dan Ketua DPR RI.
Terpisah, Kasi IMB DPKPP Dede mengatakan, tidak banyak berkomentar takut salah. Pasalnya bukan bidangnya, nanti konfirmasi ke bagian langsung.
"Saya hanya menerima saja aspirasi yang disampaikan massa aksi. Jadi Selebihnya nanti akan dikoordinasikan," katanya, saat ditemui awak media, siang.
Ia menjelaskan, di DPKPP Cianjur itu ada beberapa bagian (bidang). Terus terang asli dirinya tidak mengetahui dan tak bisa memberikan stitmen. Karena takut salah kalau berkomentar, tapi nanti akan disampaikan ke bidangnya.
"Kalau bisa konfirmasi langsung ke bidang saja. Jadi biar jelas," harap Dede.
Ia menambahkan, kalau dirinya hanya menerima. Artinya bukan bidangnya, kasihan juga massa aksi unras tidak diterima malah lebih lama lagi di sini untuk menyampaikan aspirasi.
"Intinya silahkan konfirmasi lagi ke bagiannya. Sehingga bisa lebih akurat," tutup Dede, singkat.
Terlihat, pantauan di lokasi massa aksi unras tergabung JIMA dikawal ketat jajaran anggota kepolisian yang diterima dengan baik perwakilan dari DPKPP untuk mengantisipasi hal kontek lain, guna menjaga keamanan dan ketertiban. (Red)
