 |
| Wakil Ketua Komisi A DPRD Fraksi Golkar Kabupaten Cianjur, M Isnaeni. (Foto: Istimewa) |
SIGNALCIANJUR.COM - Soal perencanaan proyek geothermal ditolak perwakilan warga Aliansi Gunung Gede Pangrango (ANGGP), jajaran Komisi A dan C, DPRD Cianjur menyarankan kepada Pemerintah Daerah (Pemkab) Cianjur melakukan sosialisasi secara terus menerus.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi A DPRD Fraksi Golkar Kabupaten Cianjur, M Isnaeni, saat ditemui langsung di ruang tamu gedung DPRD Cianjur, Jumat (19/5/2023).
"Artinya bisa lebih memahami dan mengerti apa itu tentang geothermal," katanya.
Ia menyebutkan, hasil dari audensi diserap oleh Komisi A dan C DPRD Cianjur itu baru tahap survei, artinya masih jauh melangkah untuk pembangunan proyek geothermal tersebut.
Jelasnya, masih terang politisi dari Partai Golkar Cianjur ini, ada beberapa tahapan survei, lalu soal infrastruktur, pemboran, dan penguasaan dari proyek itu.
"Selain itu tahapan pembebasan lahan," ujar Isnaeni.
Hal senada masih paparnya, ternyata informasi diterima dari sebagai pemegang perusahaan tersebut, itu masih diberikan ijin survei dulu awal saja.
"Apakah proyek tersebut bisa dilaksanakan atau tidak. Karena akan mengarah ke pembebasan lahan segala begitu," ujar Isnaeni.
Ia menjelaskan, jangka waktu pembebasan lahan dari tiga tahun. Nah! Kalau tidak terlaksana bisa diperjalanan sampai satu tahun lagi, jadi empat tahun dalam proses pelaksanaan proyek tersebut, tapi bila sebelumnya tiga tahun atau dua tahun dan sekian bulan itu bisa dinyatakan selesai.
"Jadi ini adalah proyek strategis nasional dan memang semua kebijakan itu ditangani di pusat," tegasnya.
Baik itu soal perizinan dan sebagainya, masih beber politisi dari Partai Golkar ini menyambungkan, pihaknya hanya sebagai penerima manfaat dari proyek tersebut.
"Ya! Berharap proyek tersebut banyak maslahatnya untuk masyarakat dari pada madorotnya begitu," ucap Isnaeni.
Ia menambahkan, solusinya coba warga kontra dengan pihak pelaksana itu oleh pemerintah bisa ajak studi banding, rencananya proyek akan terlaksana atau tidaknya begitu.
"Sehingga pemahaman lebih jelas selama ini masih simpang-siur akibat apa yang terjadi," pungkasnya Wakil Ketua Komisi A DPRD Cianjur. (Red)
