 |
| Seorang pengamat dosen Universitas Suryakancana (Unsur) Kabupaten Subang, H. Dedi Mulyadi. (Foto: Mul/JabarNews) |
SIGNALCIANJUR.COM- Sedikit memberi pendapat, soal dengan penanganan bencana recovery bencana memang BPBD secara nasional sudah punya konsep tersebut juga harus selaras dengan apa dikembangkan oleh pemerintah daerah (Pemkab) Cianjur.
Hal tersebut disampaikan seorang pengamat dosen Universitas Suryakancana (Unsur) Kabupaten Subang, H. Dedi Mulyadi , saat dikonfirmasi langsung JabarNews, Selasa (17/1/2023), pagi.
"Nah! Baik eksekutif atau legislatif jadi memang BPBD sudah mempunyai konsep yang jelas," jelasnya.
Masih ujarnya, bagaimana cara menangani. Dan, tentu pemerintah daerah dalam hal ini apa Bupati Cianjur dan DPRD eksekutif dan legislatif memang diberikan ruang untuk melakukan berbagai kebijakan kira-kira bisa menunjang konsep sudah dibuat oleh BPBD tersebut.
"Artinya sekali lagi dalam konteks pelaksanaan penanganan tidak terlalu besar untuk berimprovisasi," hapa Dedi.
Ia mengungkapkan, artinya memang kebijakan dibuat oleh legislatif itu harus selaras dengan kebijakan BPBD harus bersuara dengan kebijakan baik yang sudah dicanangkan secara nasional atau sudah dilaksanakan dalam pelaksanaan dalam konteks daerah.
"Nah ini yang saya kira menjadi apa salah satu permasalahan ketika berbicara tentang dianggapnya eksekutif dan legislatif adalah terlalu slow respon gitu kang," ucap seorang dosen ternama di salah satu universitas Kabupaten Cianjur.
Hal seirama masih sambungnya, memang regulasinya seperti itu. Nah, tetapi memang seyogyanya sebetulnya eksekutif bisa memberikan sebuah terobosan-terobosan baru dibutuhkan sejalan dengan kepentingan masyarakat yang terkena dampak gempa.
"Sebetulnya gitu ya jadi ruang-ruang terobosan ada cuma memang tadi dibatasi oleh program sudah disiapkan oleh BPBD secara nasional juga daerah," terang seorang pengamat berkarir di kota santri ini.
Ia menambahkan, sehingga ini dirinya menilai kira menjadi salah satu kesulitan- kelihatannya ketika berbicara tentang eksekutif dan legislatif di daerah di dalam mencoba melakukan recovery atau pasca gempa ini.
"Walaupun memang sebetulnya tadi ruang-ruang untuk melakukan informasi atau kebijakan-kebijakan sifatnya apa berorientasi kepada kepentingan masyarakat lokal gitu.
"Memang ada tapi memang tidak terlalu banyak dan termasuk juga kaitannya dengan akuntabilitas dan akuntabel," tutup Dedi. (Red)
