 |
| Ketua Bidang Hukum dan HAM Badko HMI Jawa Barat l, Ari Kurniawan. (Foto: SignalCianjur) |
SIGNALCIANJUR.COM- Pasca gempa bumi di Cianjur mengakibatkan kerusakan yang cukup parah, sampai saat ini sudah mencapai 56.548 rumah rusak, dan sekitar 114.684 jiwa mengungsi.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Bidang Hukum dan HAM Badko HMI Jawa Barat, kepada insan media, Selasa (27/12/2022).
"Badko HMI Jawa Barat meminta dana BPK dan APH mengaudit anggaran pembelian tenda, dan jemuran yang dilakukan oleh Pemkab Cianjur," katanya.
Masih ujarnya, bantuan dari berbagai elemen terus berdatangan baik melalui relawan langsung kepada korban maupun melalui Pemerintah Daerah (Pemkab) Cianjur. Dan, perjalananya bantuan disalurkan melalui pemerintah daerah banyak disorot oleh berbagai pihak.
"Bahkan ada yang melaporkan ke KPK," ujar Ari.
Lebih lanjut ia memaparkan, salah satunya terkait bantuan tenda yang dirasa terlalu mahal dan dari segi fungsi kurang pas untuk dipakai di daerah bencana. Bantuan tenda dome yang diberikan pemerintah kira kurang pas untuk bencana alam.
"Karena tenda tersebut peruntukan lebih ke wisata. Seharusnya pemda membelikan tenda yang pas apalagi harganya cukup mahal," tutur Ketua Bidang Hukum dan HAM Badko HMI Jawa Barat ini.
Hal sama masih diungkapkan Ari, membandingkan harga yang dilaporkan Pemda Cianjur adalah kisaran Rp2,9 miliar, untuk pembelian tenda. Artinya Rp 2,9 juta per tenda, sedangkan di e-commers rata-rata dijual Rp1,6 hingga Rp 2,5 juta.
Selain pembelian tenda, ia pernyataan bupati yang akhir-akhir ini diwawancara oleh salah satu media tv swasta berkenaan dengan dana reimburse untuk bantuan perbaikan rumah sangatlah tidak pas dilontarkan di saat masyarakat terdampak membutuhkan anggaran perbaikan.
"Nah! Bagaimana masyarakat mau perbaiki rumah kan? Terdampak harta bendanya banyak yang rusak harus pinjam kemana? Kan tetangga juga sama terdampak," timpalnya.
Terakhir, Ketua Badko HMI Jawa Barat menambahkan, dan sekaligus meminta, BPK dan APH untuk mengaudit dana pembelian tenda.
"Meminta APH untuk mengawal anggaran bantuan perbaikan rumah dan uang duka," tutup Ari. (Red)
