 |
| Warga Cianjur tergabung Aliansi Masyarakat Peduli Gempa (AMPG) kepung Pendopo Pemkab Cianjur pernyataan dana gempa. (Foto: SignalCianjur) |
SIGNALCIANJUR.COM - Warga yang tergabung Aliansi Masyarakat Peduli Gempa (AMPG) Kabupaten Cianjur turun ke jalan unjuk rasa (Unras) geruduk Pendopo Pemkab Cianjur, Kamis (22/12/2022).
Unras tersebut adanya indikasi atau dugaan penyimpangan penanggulangan dana bencana gempa bumi (Dugem), ada empat point diaspirasikan massa aksi berganti.
Koordinator lapangan (Korlap) massa aksi dari AMPG, Galih Widyaiswara mengatakan, ada dugaan penggelembungan data administrasi penduduk yang menjadi korban bencana alam gempa, lalu dugaan penyunatan dana bantuan oleh aparat birokasi kepada warga korban, dugaan profil fiktif, terutama masa rehabilitasi dan rekonstruksi diantaranya double alokasi anggaran, ulah kontraktor nakal serta aparat birokasi yang diduga korup.
"Nah! Itu menjadi salah satu faktor menjamurnya proyek fiktif dalam masa rehabilitasi dan rekonstruksi," sebutnya.
Masih ujar Galih, dugaan wanprestasi kontraktor atas berbagai macam pekerjaan untuk membangun kembali Infrastuktur serta pengadaan sarana dan prasarana pasca bencana.
"Maka itu kami mendesak semua pihak terutama pemerintah daerah (Pemkab) Cianjur melakukan tatakelola yang baik dan penanganan bencana gempa bumi. Bersama para pejuang kemanusiaan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sekaligus meminimalisir para petualang yang hendak memanfaatkan situasi bencana.
"Ada dugaan untuk mengeruk keuntungan pribadi dan kepentingan politik," ujar Korlap Aliansi Masyarakat Peduli Gempa (AMPG) Kabupaten Cianjur.
Lebih lanjut ia menanggapi juga soal steatment Bupati Cianjur "Bencana Membawa Berkah", yang telah melukai hati warga, terutama keluarga korban bencana gempa bumi. Ini menjadi catatan, bahwa anggaran untuk penanganan Cianjur tidak sedikit yang perlu diawasi untuk tidak terjadi penyimpangan anggaran.
"Nah! Adanya indikasi politisasi dalam penanganan dana bantuan yang kerap memaksa tanpa mengikuti kaidah administrasi yang baik," tegas Galih.
Tentu saja, masih mamaparkan Galih, di luar persolan bagaimana menangani secara cepat dan tanggap dampak langsung bencana baik yang bersumber dari APBN atau APBD maupun dana publik.
"Isu transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana bantuan juga harus diperhatikan," tutupnya.
Sementara itu, koordinator lapangan (Korlap) Deni Sunarya aliasa Gawel mengatakan, secara umum pendekatan dalam menangani bencana alam disusun dalam dua skenario besar, yakni masa tanggap darurat serta masa rekontruksi dan rehabilitasi, untuk menjamin kedua skenario ini berjalan baik.
"Tentu dibutuhkan dukungan finansial yang tidak sedikit," katanya.
Mang Gawel memaparkan, pemerintah baik itu melalui APBD ataupun ABPN setiap tahun selalu mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan bencana.
"Beruntungnya selain merupakan kewajiban pemerintah semangat voluntary warga dari berbagai daerah diwujudkan berbagai bentuk macam simpati, baik sumbangan tenaga, doa, maupun dana cukup meringankan beban korban bencana.
"Waspadai penyimpanan dana bencana gempa bumi," pungkasnya.
Terpisah, Asda 1 Pemkab Cianjur Arif Purnawan mengatakan, aspirasi disampaikan akan ditampung dan disampaikan kepada Bupati Cianjur. Dan, pihaknya akan meminta transparansi anggaran yang masuk hibah atau bantuan logistik dan lainnya yang masuk ke kas pemerintah daerah (Pemkab) Cianjur selama ini.
"Sehingga akan kami buka hari Senin mendatang data rekap yang masuk ke kas Pemkab Cianjur," katanya singkat. (Red)
