 |
| IMM dan KAMMI saat unras di gedung DPRD Cianjur. (Foto: Asep/SignalCianjur) |
SIGNALCIANJUR.COM- Berbicara masalah kenaikan BBM subsidi saat ini, mutlak sebagai keberpihakan pemerintah kepada rakyat, karena sejatinya perimbangan pengalihan menjadi tidak bijaksana dalam pengambilan kebijakan.
Hal tersebut diungkapkan Ketua IMM Kabupaten Cianjur, dan Ketua KAMMI Cianjur, Fuad Farhat, dan Dika Muhamad Rifai, dalam keterangan press release kepada awak media, Jumat (16/9/2022).
"Terlebih melihat dua tahun ke belakang masa pandemi Covid-19 berbagai macam problematika," katanya.
Ia mengatakan, penanggulangannya sampai dengan adanya mega korupsi bantuan sosial (Bansos) itu sangat menyengsarakan rakyat dan menjadi pukulan telak bagi pemerintah, yang gagal memberikan kesejahteraan untuk masyarakat.
"Kini mulai merangkak dari permasalahan ekonomi," kata Fuad.
Sehingga, masih ujarnya, kini masyarakat mulai merangkak dari pemerintah ekonomi justru harunya diberikan penetrasi, agar ekonomi kerakyatan kembali tumbuh. Akhirnya, kesimpulannya bahwa kenaikan BBM ini hanya berbicara masalah keberpihakan pemerintah terhadap rakyat saja.
"Apalagi di tengah pembangunan infrastruktur digenjot apakah ini akan akan sepadan pembangunan ekonomi kerakyatan," tutup Ketau IMM Cianjur.
Sementara itu, Ketua KAMMI Cianjur Dika Muhamad Rifai mengatakan, banyak proyek pembangunan pemerintah yang bersifat fisik yang awalnya dibackup oleh investor, justru akhirnya memakan APBN.
"Akhirnya subsidi silang dilakukan adalah mengorbankan rakyat," katanya.
Ia menuturkan, menekan bahwa segala pembangunan infrastruktur fisik mengatasnamakan kepentingan umum yang masih berjalan harusnya dipertimbangkan atau dihentikan.
"Artinya demi kepentingan umum yang lebih penting, yaitu hajat hidup masyarakat. Maka itu melayangkan beberapa tuntutan kepada pemerintah soal kenaikan harga BBM," pungkasnya. (Sep)
