 |
| Mahasiswa tergabung IMM dan KAMMI, turun ke jalan unras unras kepung gedung DPRD Cianjur. (Foto: Asep/SignalCianjur) |
SIGNALCIANJUR.COM- Massa aksi tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kabupaten Cianjur turun ke jalan ujuk rasa (Unras) ontrog gedung DPRD Cianjur, di Jalan Kh. Abdul Bin Nuh, Jumat (16/9/2022).
Ketua IMM Cianjur Fuad Farhat mengatakan, pasca kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh pemerintah, momok menakutkan bagi masyarakat, karena tidak hanya bicara masalah ekonomi makro dengan perbandingan harga minyak dunia saja, akan tetapi signifikan berdampak kepada harga bahan pokok.
"Nah! Hal itu selalu menjadi konsumsi masyarakat," katanya, saat orasi di depan gedung DPRD Cianjur di hadapan publik.
Selain itu, Fuad menuturkan, akhirnya biaya produksi akan meningkat palih parahnya menimbulkan inflasi. Hal yang terjadi pada kenaikan BBM memiliki butterfly effect, bahwa kepakan sayap kupu-kupu di hutan belantara, dan secara teori dapat menghasilkan tornado beberapa bulan kemudian.
"Inilah sebab akibat dari permasalahan berdampak langsung pada rakyat," tegas Ketua IMM Cianjur.
Sementara, di tempat hal sama, Ketua KAMMI Cianjur Dika Muhamad Rifai mengatakan, kenaikan BBM pada kurun waktu 10 tahun terakhir begitu signifikan dari kenaikan harga premium hingga pertalite, akhirnya berujung kelangkaan dan tidak digunakan kembali premium sebagai BBM dapat dikonsumsi publik.
"Politik minyak tentunya bukan menjadi barang baru di Indonesia," jelasnya.
Ia memaparkan, disadari apapun jenis minyak mulai dari minyak tanah hingga minyak goreng, pada akhirnya selalu mempengaruhi harga produksi bahan pokok. Apalagi dalam kurun waktu satu tahun ke belakang, permasalahan minyak goreng menjadi momok yang sangat menakutkan.
"Permasalahan politik minyak ini akhirnya bermuara pada peran pemerintah dalam menganggarkan subsidi," ujar Dika.
Namun, ia menambahkan, pada pelaksanaan kini pemerintah kembali menggunakan BLT sebagai solusi yang digunakan dalam mengatasi kenaikan BBM saat ini. Tentu ini sangat kontradiktif dengan pernyataan Presiden Jokowi sendiri yang jejak digitalnya tidak dapat dilupakan.
"Bagaimana pernyataan beliau sebelum menjabat menjadi presiden menyatakan bahwa proses pembagian BLT Itu tidak mendidik masyarakat," terang Ketua KAMMI Cianjur.
Sementara itu, IMM dan KAMMI melayangkan beberapa hal tuntutan kepada pemerintah pusat untuk disampaikan melalui pimpinan DPRD Cianjur diantaranya seperti harus membatalkan pencabutan subsidi BBM akan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi pasca pendemi Covid-19, lalu mendesak kepada pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kabupaten Cianjur.
Kemudian, yang terakhir memberhentikan proyek nasional IKN dan mengalihkan anggaran untuk subsidi BBM. (Sep)
