 |
| Mahasiswa dan warga (aktivis) Cianjur unras di kantor Kemenag Cianjur. (Foto: Sep/SignalCianjur) |
SIGNALCIANJUR.COM- Massa aksi tergabung Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Cianjur (AMMPC) unras orasi ontrog kepung kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Cianjur, di Jalan Raya Bandung, Desa Bojong, Kecamatan Karangtengah, Senin (22/8/2022).
Koordinator lapangan (Korlap) dari Ketua Lembaga Pemuda Cianjur Galih Widyaswara mengatakan, pihaknya sebelumnya sudah bicara secara baik-baik komunikasi bahwa terkait permasalahan penerima harta wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukan (Nadzir) ini sudah menyalahi aturan yang dikeluarkan oleh mantan KUA Kecamatan Cianjur kepada BWI Provinsi Jawa Barat.
"Nah! Jelas bahwa Kemenag Cianjur dan khususnya Badan Wakaf Indonesia (BWI) di kabupaten tidak ada tembusan rekomendasi usulan tersebut," katanya.
Lebih lanjut, Galih menegaskan, kepada BWI Jabar ini sudah mutlak melanggar prosedural. Artinya bahwa permasalahan terkait perubahan nadzir ini sudah mengakui ada kelalaian.
"Kita tidak menyalahkan begitu saja kepada mereka, ketika mengakui kelalaian. Justru membantu mari sama-sama perbaiki benang kusut ini," harapnya.
Masih ujar Koordinator lapangan (Korlap) dari LSM Pemuda ini, kelalaian melakukan perubahan rekomendasi perubahan nadzir sesuai SK yang dikeluarkan oleh BWI Jawa Barat. Hal ini tentunya menyalahi aturan, karena lagi dalam proses sengketa.
"Ini sudah jelas namun kita memberikan masukan meminta tindaklanjut pencabutan intinya," pinta Galih.
Selian itu, masih disampaikan Galih, terkait permasalahan kuota haji di Kabupaten Cianjur, pihaknya minta transparansi. Kemudian adanya rotasi mutasi jabatan penghulu yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan, seperti contoh adalah salah satu KAU bahwa yang jelas di situ ke penghulunya semuanya harus ada.
"Artinya biar semuanya merata dan tidak terjadi adanya indikasi jual beli jabatan," tegasnya.
Ia menambahkan, kuota haji di sini terkait teknis pengangkatan pendamping Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) di Kabupaten Cianjur itu sepertinya dipertanyakan. Karena pihaknya menilai, bahwa tidak ada keterbukaan.
"Jadi minta keterbukaan soal tahapan-tahapan seperti apa begitu kang," tutup Ketua LSM Pemuda.
Diketahui, setelah berorasi di depan kantor Kemenag Kabupaten Cianjur, akhirnya massa aksi diterima dengan baik dan digelar audensi yang dikawal ketatat oleh jajaran anggota TNI-Polri. (Sep/Red)
