 |
| Aktivis tergabung Aliansi Cianjur Peduli Pendidikan (ACPP) unras kepung Disdikpora Cianjur. (Foto: SignalCianjur) |
SIGNALCIANJUR.COM- Aktivis tergabung Aliansi Cianjur Peduli Pendidikan (ACPP) turun ke jalan ujuk rasa (Unras) kepung Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Cianjur, Jumat (12/7/2022).
Koordinator lapangan (Korlap) massa aksi Tirta alias Akew mengatakan, ada beberapa dugaan tuntutan diantaranya soal adanya indikasi korupsi, kolusi, nepotisme yang dilakukan atau yang terjadi di Disdikpora Cianjur juga pemborong. Artinya, yang terpilih sebagai pemenang tender penunjukan langsung (PL) yang dimonopoli oleh oknum.
"Terutama pada program barang dan jasa dana PAUD pembangunan gedung dan ruang kelas baru dan ruang guru," katanya.
Akew mengungkapkan, adanya batang ataupun bangunan yang diindikasi tidak sesuai dengan spek atau RAB, yang sudah ditetapkan. Maka dari itu menduga adanya penyelewengan anggaran tersebut.
"Pengadaan alat praktek dan praga yang anggaran cukup fantastis dan penyelenggaraan proses PAUD," ujarnya.
Hal senada masih ujar Akew, diduga pemenang proyek di dinas terkait hanya orang itu saja yang berbeda hanya CV atau PT dirubah. Nah! Padahal pemiliknya orang yang sama, alias itu-itu saja.
"Kami sebagai kontrol sosial meminta data yang ada di dinas terkait apakah sesuai dengan temuan keterbukaan informasi pubkil (KIP)," pintanya.
Ia menambahkan, adanya dugaan persekongkolan untuk mengenai pengurus Baraya Rumah Islam Pendidikan (BRIP) yang notabene semua itu adalah pengurus dinas terkait. Padahal secara aturan tidak harus semua pengurus di dinas terkait. Hal ini merupakan kritik membangun,
terutama demi terselenggaranya good goverment (tata kelola pemerintahan yang baik) sehingga bisa memberikan manfaat kepada regenerasi sesuai dengan aturan berlaku.
"Tentu hal ini harus dihentikan supaya pendidian di Cianjur tidak terganggu," tegas Tirta.
Ia menambahkan, intinya stop monopoli di Disdikpora Cianjur, dan blacklis pemborong yang diduga banyak nakal, meminta reposisi semua pengurus BRIP. Dan, juga meminta pecat Kabid PAUD dan SD.
"Sudah jelas korupsi itu merugikan keuangan negara," tutup Korlap ACPP kepada insan media.
Diketahui, setelah berorasi untuk menyampaikan beberapa tuntutan para aktivis tersebut diterima langsung oleh jajaran petinggi di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Cianjur, diantaranya seperti Kabid SD, yang didampingi Kepala Seksi (Kasi), kemudian menggelar audensi. (Red)
