 |
| Aktivis tergabung di AP2C unras sampaikan aspirasi di depan Pemkab Cianjur dan diterima beraudiensi. (Foto: SignalCianjur) |
SIGNSLCIANJUR.COM- Bongkar dugaan praktek oligarki politik, dan banyak hal menjadi sorotan khususnya kebijakan publik Sekda Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.
Hal tersebut disoroti Aliansi Pergerakan Peduli Cianjur (AP2C), terjun langsung ke lapangan aksi unjuk rasa (Unras) geruduk Pendopo, Pemkab Cianjur, Senin (30/5/2022).
"Banyak hal menjadi sorotan kami, khususnya kebijakan publik," kata koordinator lapangan (Korlap) AP2C Dikdik Sodik, kepada insan media, saat unras berlangsung, siang.
Sementara itu, sorotan kebijakan AP2C tersebut diantaranya Sekda diduga melakukan pembiaran banyak temuan pelanggaran di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Cianjur.
Kemudian, dugaan konspirasi pengadaan barang dan jasa pada kegiatan lelang yang diduga terjadí pengkondisian oleh Panitia Barjas, dugaan terjadi jampling pemenang lelang dibawah 80 persen (Jampling) dari pagu anggaran yang akan menyebabkan menurunnya kwalitas pekerjaan, lalu pengajuan kegiatan anggaran daerah harus melalui SIPD, sedangkan pihak Pemda Cianjur tidak melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang mekanisme pengajuan SIPD.
"Nah! Sehingga dugaan pengkondisian anggaran untuk Pihak-pihak tertentu dalam realisasi anggaran daerah," tutupnya.
Sementara, hal sama dikatakan koordinasi lapangan (Korlap) AP2C lainnya, Galih Widyaswara mengatakan, mengenai kegiatan pro rakyat yang nyata, adanya dugaan politisasi di Pemda Cianjur. Artinya, pemerintah tidak bisa mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) di Cianjur.
"Sehingga IPM di Cianjur menjadi terendah di Jawa Barat," tegasnya.
Buruknya sarana, timpalnya, prasarana serta kualitas pendidikan di Cianjur, padahal anggaran pendidikan untuk di Cianjur setiap tahun sudah dianggarkan. Dan, sulitnya akses bantuan atau beasiswa untuk para pelajar dan mahasiswa, sehingga mengakibatkan banyak para anak yang putus sekolah.
"Bahkan maraknya pertambangan illegal (Galian C) di Cianjur," ujar Galih.
Ia mengungkapkan, jumlah pertambangan galian C kurang lebih ada 165 pertambangan galian C di kab. Cianjur, kiranya yang mengantongi izin kisaran 30 persen dari keseluruhan, sisanya tidak mengantongi izin dan tetap masih beroprasi hingga hari ini.
"Maka dengan demikian Pemkab Cianjur Cianjur ada dugaan membiarkan atas
keruasakan alam dan ekosistem yang ada," tuding Galih.
Diketahui, hasil data di lapangan AP2C yaitu ada sekitar 210 hektar (Ha) lahan pertanian yang hari ini direngut oleh kapitalis yang tidak bertangg ung jawab. Dan, menuntut agar segera mencetak lahan pertanían pangan berkelanjuran (LP2C).
"Bisa menindak tegas oknum yang merusak lingkungan dan perusak alam," pintanya.
Masih ujar Galih menambahkan, kurangnya perhatian Pemkab Clanjur terhadap warisan leluhur, salah satunya pengembangan dan pelestarian padi pandanwangi Clanjur. Maka itu, berdasarkan kronologis tersebut mendesak Sekda Kabupaten Clanjur.
"Ya, untuk menuntut mengalokasikan anggaran untuk relokasi pedagang cingcau sesuai DNC Disperindag Cianjur," ujarnya.
Terakhir, Galih menambahkan, menuntut Sekda Cianjur untuk mempertangungjawabkan adanya dugaan kebobrokan birokrasi di Cianjur
"Menuntut Sekda cianjur untuk mundur dari jabatannya," pungkasnya.
Pantauan di lapangan, kini unras para aktivis tergabung AP2C masih berlangsung yang diterima beraudiensi di Balai Prayoga, Pendopo, Pemkab Cianjur, yang diterima langsung Sekda Cianjur, Cecep Alamsyah, Asda 1 Pemkab Cianjur Arif Purnawan, dan jajaran petinggi di lingkungan Pemkab Cianjur lainnya. (Red)
