 |
| Ilustrasi anggaran desa. (Foto: Asep/SignalCianjur) |
SIGNALCIANJUR.COM- Perencanaan anggaran desa tidak matang, sehingga disorot Lembaga Pemuda dan akan mengundang Apdesi Kabupaten Cianjur untuk diskusi publik secara terbuka. Ketua Lembaga Pemuda Galih Widyaswara mengatakan, setiap regulasi anggaran dari tahun ke tahun banyak perencanaan anggaran desa yang dilihat banyak kepala desa (Kades) uang terjadi temuan pemeriksaan pengembalian anggaran. |
"Nah! Disini jelas perencanaan para kepala desa tidak mengacu pada kebutuhan yang ril dari masyarakat sekitar," katanya kepada awak media, Senin (7/3/2022).
Apalagi tahun 2022, Galih menyoroti, regulasi anggaran desa harus betul-betul matang. Dan, harus menjadi suatu perubahan perekonomian, pendidikan, sosial di desa masing-masing.
"Kita mempertanyakan peran fungsi Apdesi di Cianjur berada dalam posisi seperti apa," tanya Galih.
Pengontrolan dan pengawasan atau hanya perkumpulan kepala desa saja. Dan, kroscek banyak penganggaran desa di Kabupaten Cianjur tidak secara matang dan LPJ yang dilakukan oleh para kepala desa di luar nalar fikiran.
"Karena banyak fakta di lapangan regulasi anggaran desa yang kita nilai tidak matang dalam visi misi para kepala desa di masing-masing wilayah," terang Galih.
Sehingga, Lembaga Pemuda mempertanyakan, peran Apdesi Cianjur seperti apa. Dan, mengundang para gerakan dan mahasiswa di Cianjur untuk terbuka dan berperan dalam pengawasan anggaran desa. Artinya, akan mengundang Apdesi Cianjur untuk berkenan berdiskusi terbuka dan live bersama para gerakan, mengenai regulasi anggaran yang sudah dilakukan dan regulasi anggaran 2022 saat ini.
"Terutama kita mengundang juga kepada Kepala Irda Cianjur, untuk berkenan hadir menerima masukan dari berbagai lembaga untuk kemajuan Cianjur," harap Galih.
Ia menyampaikan, terutama terkait regulasi anggaran desa, contoh dari tahun ke tahun para kepala desa banyaknya kegiatan perencanaan desa yang menjadi temuan dan harus mengembalikan anggaran tersebut.
"Lantas kita mengusulkan juga kepada Irda, Kejaksaan Negeri (Kejari) Cianjur lebih fokus, dan berikan sanksi (hukuman yang melanggar) tegas kepada kades yang kita indikasi memperkaya diri sendiri," tegas Galih.
Ketua Lembaga Pemuda ini menyambungkan, contoh tidak ada transparansi hasil pemeriksaan desa setiap tahun desa mana yang melakukan pelanggaran dari tahun ke tahun, lalu desa tidak transparansi terkait regulasi anggaran desa.
"Bantuan program Bumdes atau regulasi yang masuk ke APBDes," ujarnya.
Terakhir, Galih menambahkan, sebagai Lembaga Pemuda mewakili masyarakat mengajak kepada semua pihak untuk inten dan berani menyuarakan ketika adanya permainan para kepala desa yang betul-betul tidak pro rakyat.
"Akan terus mengawal dan mengontrol para kepala desa di Cianjur terutama peran fungsi Apdesi seperti apa," tutupnya. (Red)
