 |
| Ketua MPR RI, saat menerima Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS), di Jakarta, (Foto: Istimewa) |
SIGNALCIANJUR.com/JAKARTA- Masa depan Indonesia tidak lagi berada di perkotaan, melainkan di pedesaan.
Hal tersebut diungkapkan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, sebagai penyedia utama lumbung pangan dengan keberadaan 26 juta keluarga petani dan nelayan, serta sentra perekonomian rakyat.
"Karena menjadi ruang hidup bagi sekitar 1,5 juta pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)," menurutnya.
Ironisnya, kata Ketua MPR RI, saat ini jumlah penduduk miskin di pedesaan justru sangat banyak. Rilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada Januari 2020 menyebutkan. Itu September 2019 penduduk miskin pedesaan mencapai 14,93 juta orang.
"Sedangkan di perkotaan hanya 9,86 juta orang," jelas Bambang kepada awak media.
Masih menututkan, hal ini menunjukan masih besarnya potensi desa yang belum tergarap dengan maksimal. Maka itu, diperlukan peran dari semua pihak, baik pemerintah pusat, daerah, maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
"Sebagai lembaga demokrasi di tingkat desa," ujar Ketua MPR RI, usai menerima Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS), di Jakarta, Rabu (3/3/21).
Sementara, jajaran pengurus ABPEDNAS yang hadir masing-masing diantaranya Ketua Umum Deden Samsudin, Sekretaris Jenderal Indra Utama, Wakil Sekretaris Jenderal Afrinal Desi, dan terakhir Bendahara Ella Nurlaela.
Masih papar Ketua DPR RI ke-20, data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mencatat saat ini sudah ada sekitar 30 ribu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
"Total omzetnya mencapai Rp 2,1 triliun," terang dia.
Lanjutnya, keberadaan BUMDes merupakan representasi model ekonomi padat karya. Mampu membawa dampak penyerapan tenaga kerja tinggi, dan menggerakkan sektor riil di akar rumput.
"Berdasarkan data BPS tahun 2018, terdapat 83.931 wilayah administrasi setingkat desa," terang Ketua MPR RI ini.
Sambung Bambang, yaitu terdiri atas 75.436 desa (74.517 desa dan 919 nagari di Sumatera Barat,red). Kemudian 8.444 kelurahan serta 51 Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) atau Satuan Permukiman Transmigrasi (SPT).
"Jika satu desa minimal bisa membentuk satu BUMDes, kita masih kekurangan sekitar 50 ribu lebih BUMDes," kata katanyWakil Ketua Umum KADIN Indonesian ini.
Terakhir ia menambahkan, tugas berat BPD untuk memastikan setiap desanya, agar bisa segera memiliki minimal satu BUMDes.
"Sehingga masyarakat desa bisa semakin maju dan sejahtera," tutup Ketua MPR RI ini.(Red)
