 |
| Akses jalan desa terputus tidak bisa dilintasi dan rawan kecelakaan, (Foto: Rdk/ SignalCianjur) |
SIGNALCIANJUR.com- Pergerakan tanah (tanah bergerak) di Desa Batulawang, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur masih menghantui ancam keselamatan warga.
Informasi diterima, lokasi masih rawan, tim validasi BPBD Cianjur menyampaikan, dilaksanakan Jumat (19/2/2021) sekitar pukul 13.00 hingga 16.30 WIB.
Sekertaris Dinas (Sekdis) BPBD) Kabupaten Cianjur Irfan Sopyan mengatakan, hasil validasi data di lapangan pergerakan tanah terdampak rusak ringan sebanyak enam rumah, enam KK 21 jiwa. Dan, yang terancam sebanyak lima rumah delapan KK 29 jiwa.
"Total rumah yang terdampak dan terancam sebanyak 11 rumah 14 KK 50 jiwa," jelas kepada SignalCianjur, Sabtu (20/2/2021).
Sementara, kondisi infrastruktur jalan desa yang retak sepanjang kurang lebih 250 meter, yang rusak (amblas) kurang lebih 200 meter.
"Nah, sehingga tidak bisa di lewati oleh kendaraan saat ini," kata Sekdis BPBD Cianjur
Kemudian, pihka BPBD Cianjur menginformasikan, fasilitas umum lainnya SDN Neglasari sebahagian ruangan sudah terdampak, satu Mushola terdampak.
Irfan mengungkapkan, lahan pertanian yang sudah terdampak kurang lebih dua hektar (Ha), kini masih assessment Dinas Pertanian.
"Cuaca di lokasi masih hujan, pergerakan tanah masih terjadi," ujarnya.
Terpisah, Idik Sidik (38) warga setempat membenarkan, daerah Desa Batulawang Cipanas, itu jalan satu satunya penghubung antar Kampung Tajur, Neglasari, Garung, dan Kampung Cigombong terputus.
"Akhirnya warga nekad melewati tanpa mikir akibatnya yang bisa saja mengancam keselamatan," katanya.
Dia menuturkan, seperti warga yang melintas kemarin. Sudah ada korban jatuh atas nama Agil (15), itu jatuh dari motor dan mengalami luka-luka.
"Kini sudah dibawa ke RS Cimacan, dengan luka 15 jahitan," ujarnya.
Masih ujarnya, sampai saat ini tanah terus amblas dan masih digunakan untuk melintas. Karena ini akses satu-satunya harapan warga, berharap Pemda Cianjur segera bisa relokasi jalan ke area lebih aman dari longsor.
"Permasalahannya lahan relokasi milik warga, minta dibebaskan dengan harga Rp 500 ribu per meter, sedangkan upaya dari pihak desa dan warga pernah menawar dengan nominal Rp 150 ribu. Namun belum ada solusi," pungkasnya.(Rdk)
